Detik.com tanggal 3 Juli 2006 pada artikel bertajuk 'PKS Lirik Kapolri Jadi Cagub DKI', melaporkan bahwa PKS sedang mempertimbangkan Sutanto, Kapolri saat ini, sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Salah satu alasannya adalah karena semboyan "Keamanan kota Jakarta merupakan harga mati".

Sebuah alasan yang menggelitik dan sungguh absurd. Apakah logika bukan lagi merupakan faktor yang menentukan sebuah keputusan atau usulan? Katakanlah Sutanto kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, so what gitu loh? Apakah dia bisa mengerahkan kekuatan polisi negara untuk mengamankan Jakarta? Bukankah kepolisian itu adalah sebuah organisasi berdasarkan sistem komando (meskipun sipil)? Jika Sutanto menjadi gubernur DKI Jakarta, punya wewenang apa dia terhadap kekuatan Polri? Saya belum pernah mendengar adanya mantan polisi termasuk mantan kapolri yang bisa memerintah (komando) jajaran polisi yang masih aktif.

Lagipula, seharusnya masih ada pe-er tentang profil Sutanto ini. Setahun yang lalu, ketika fit and proper test sedang berlangsung, anggota DPR dari komisi III termasuk Muzammil Yusuf mengunjungi kediaman Sutanto di kawasan perumahan mewah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari paparan di berbagai artikel seperti Suara Merdeka dan Tempo, kediaman Sutanto di Pondok Indah sangat mewah.

Bukankah hal tersebut layak dipertanyakan, dari mana Sutanto memperoleh kekayaan begitu besar? Belum tentu dia korupsi, bisa jadi dia memang seorang polisi yang jujur, tetapi tetap harus diklarifikasi dari mana kekayaan tersebut diperolehnya. Tapi tidak ada satu orangpun dari anggota komisi III yang mempertanyakan hal ini, termasuk dari FPKS, ketika diadakan fit and proper test setahun yang lalu, 4 Juli 2005. Padahal konon PKS termasuk partai anti politisi (dan pejabat) busuk, yang salah satunya cirinya adalah memiliki kekayaan yang tidak jelas, sehingga PKS sebetulnya wajib untuk mengklarifikasi kekayaan Sutanto.

Apakah pertimbangan transparansi latar belakang calon tidak lagi menjadi pertimbangan PKS?

Lama tidak terdengar adanya usaha klarifikasi tersebut, eh taunya sekitar awal Juli 2006 DPW PKS sedang mempertimbangkan Sutanto menjadi calon gubernur. Belakangan pencalonan tersebut bergeser ke tokoh-tokoh lain, sehingga akhirnya mengerucut kepada Wakapolri sekarang yaitu Komjenpol Adang Daradjatun.

Alasan utama DPW PKS DKI Jakarta memilih Adang adalah karena beliau dinilai sebagai perwira yang reformis. Dalam artikel di Detikcom bertajuk 'PKS: Adang Perwira Reformis', ketua DPW DKI Jakarta Triwicaksana menegaskan hal itu.

Yah baguslah, kalau memang beliau perwira reformis. Mudah-mudahan disertai dengan tindakan nyata dari PKS seperti mengklarifikasi Adang mengenai jumlah kekayaan dan asal-usul kekayaannya, dan kemudian mengumumkannya kepada publik. Akankah ini dilakukan oleh PKS? Let's watch.